Gandeng RMI, Pemkab Bakal Gelar Festival Hutan Adat

Lebak- Pemerintah Kabupaten Lebak bersama dengan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) akan segera melaksanakan Festival Hutan Adat, 16 Desember 2017.
Festival yang akan dilaksanakan di Hutan adat Kasepuhan Karang desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak tersebut merupakan bentuk apresiasi agar semangat advokasi hutan adat, termasuk di wilayah konservasi negara terus hidup.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan Festival ini juga merupakan salah satu rangkaian acara kemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 189 Kabupaten Lebak yang jatuh pada 2 Desember 2017 lalu.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sangat mendukung pengelolaan hutan oleh masyarakat, terlebih lagi oleh masyarakat adat, yang di Kabupaten Lebak ini berjumlah 522 unit masyarakat Kasepuhan dan 1 masyarakat Baduy,”kata Iti Octavia saat konferensi pers persiapan pelaksanaan Festival Hutan adat di Pendopo Bupati Lebak, Selasa (12/12/2017).
Menurutnya, pelaksanaan Festival Hutan adat ini juga merupakan bentuk kemeriahan dari peringatan satu Hutan adat yang sudah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kami juga mengeluarkan Perda No. 5 8 tahun 2015 yang mengakui, melindungi dan memberdayakan Kasepuhan sebagai komitmen kami untuk kesejahteraan masyarakat Kasepuhan yang wilayahnya tumpang tindih klaim dengan pihak lain, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Perum Perhutani,”ujarnya.
Sementara Mardha Tillah, Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia mengatakan Peringatan satu tahun hutan adat ini sekaligus untuk mengingatkan berbagai pekerjaan lanjutan yang belum tuntas. Walaupun pengakuan secara legal sudah didapatkan masyarakat Kasepuhan Karang atas hutan adatnya.
“pengakuan di lapangan masih terus perlu disosialisasikan karena banyak pihak belum paham tentang penetapan hutan adat ini, yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutannya menurut peraturan adatnya,”ujarnya.
Untuk diketahui , Kasepuhan Karang merupakan satu dari 8 komunitas masyarakat hukum adat yang menerima kembali hutan adatnya sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 35/PUU-X/2012 yang membatalkan pasalPasal 1 butir 6 pada UU 41/ tahun 1999 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan MK no. 35 tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, tetapi hutan milik masyarakat hukum adat. Hutan adat Kasepuhan Karang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setelah adanya Peraturan Daerah no. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kasepuhan, yang mengakui Masyarakat Kasepuhan sebagai subjek hukummenjadi dasar dikeluarkannya hutan adat Kasepuhan dari status hutan negara , sesuai yang diatur dalam UU No. 41/ tahun 1999 tentang Kehutanan. Proses pengajuan penetapan ini berlangsung selama 3 tahun dengan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan Perkumpulan HuMa yang tergabung dalam Koalisi Hutan Adat, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan tentunya Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lebak.
social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Website Security Test