Menjamin Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah dengan SPIP.

Menjamin Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah dengan SPIP.

Bupati Lebak menerima kunjungan dari BPKP perwakilan Banten

Bupati Lebak menerima kunjungan dari BPKP perwakilan Banten


LEBAK
, Untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemantauan Pengembangan SPIP merupakan alat bagi manajemen mengelola pengembangan dan penyelenggaraan SPIP, termasuk bagi Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di suatu Instansi Pemerintah baik Satgas tingkat unit maupun tingkat K/L, jika ada. Pemantauan diarahkan pada hal-hal yang dibutuhkan oleh manajemen dalam suatu pengembangan fisik suatu sebagai parameter pengembangan SPIP, yaitu terutama pada output dari rencana tindak di masing-masing tahapan pengembangan SPIP. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala BPKP Perwakilan Banten, Dr. Arief Tri Hardiyanto, saat sosialisasi penilaian lever maturitas SPIP di Aula Multatuli Setda Lebak, Banten, Kamis (15/9/2016).

Menurut Arif, sistem ini, hakikatnya bukan sesuatu yang baru. Karena dalam manajemen, sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, sebut saja misal organisasi pemerintah daerah Kabupaten Lebak mempunyai tujuan agar masyarakatnya sejahtera dan bahagia. Maka harus mengelola kekuangan dan pembangunan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling.

“SPIP merupakan komponen organisasi operasi yang terpasang secara terus menerus. Dipengaruhi oleh manusia. Memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak” Ujar Arif.

Sementara itu bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, mengapreseasi adanya sistem ini, menurutnya Semua program pembangunan dan pengelolaan keuangan menjadi “under control” di bawah pengawasan, maka masyarakat sejahtera dan bahagia akan tercapai. Namun sebaliknya jika program pembangunan dan pengelolaan keuangan “loss control” maka masyarakat sejahtera dan bahgaia tidak akan tercapai, bahkan pengelola bisa terseret kasus korupsi, dan lain-lain.

“Sistem ini harus aplikatif, karena kalau sebuah aplikasi tidak aplikatif maka capaiannya tidak akan kelihatan, dan nilai kemanfaatannya hilang.” Ujar Bupati. ADH

social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE