Pembangunan Strategis Nasional di Lebak

Pembangunan Strategis Nasional di Lebak

pembangunan

Rencana pembangunan jalan Tol untuk dukungan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung terus dikebut, menurut Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan, dalam pembangunannya, Jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 83,91 km turut melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten West Java (BWJ), anak perusahaan PT Jababeka Tbk, selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, dengan biaya investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 6,7 triliun dan biaya tanah mencapai Rp1 triliun.

“Dengan adanya akses Tol Serang – Panimbang diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah Banten khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, selain itu juga akan meningkatkan ekonomi daerah serta meningkatkan investasi di Banten” Ujarnya Saat Kopi Morning di Pendopo Gubernur Banten, (20/3/2017).
Menurut Nata, rancana Pembangunan Serang – Panimbang ada 3 Fase yaitu segmen Serang-Rangkasbitung, Rangkasbitung-Bojong dan Bojong – Panibang, dengan titik awal di KM. 64.900 Tol Jakarta – Merak yang terdapat disekitar Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang.

“Ijin pembebasan lahan sudah selesai, sekarang sedang berlangsung pemasangan patok di Wilayah Serang” Kata Nata.

Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak, mendukung program pembangunan pemerintah pusat, khusunya terkait pembangunan strategis nasional yang ada di Kabupaten Lebak, karena tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Ade, pembangunan strategis nasional di Lebak ada 2, yakni pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang akan melintasi wilayah Lebak dan Pembangunan Waduk Karian untuk penyediaan air baku Banten dan DKI yang terletak di Kecamatan Sajira.

“kami merasa gembira karena proses pematokan, mudah-mudahan dalam pembebasan tidak ada kendala yang signifikan” Ujarnya.

Sementara terkait Pembangunan Waduk Karian, Ade mengatakan ada beberapa kendala diantaranya terkait pembebasan lahan seluas 65 Ha blok terbang di desa pasir tanjung. Dalam pembebasan lahan terkendala Sengketa antara masyarakat dengan PTPN VIII, sementara keputusan pengadilan tanah itu dinyatakan bukan milik masyarakat dan bukan milik PTPN. Sehingga bisa dikatakan belum ada kejelasan. Sehingga kata Ade, persoalan tersebut diserahkan kepada yang berwenang dalam hal ini negara.

Dampak pembangunan Waduk Karian itu sendiri, menurutnya adalah dampak social karena harus merelokasi beberapa kepala Keluarga. Untuk itu Ade meminta kepada Pemprov Banten agar membuat Program untuk menangani dampak social tersebut yang bisa dipadukan dengan Program Pemkab Lebak.

Karena yang tadinya petani harus bisa usaha lainnya seperti berdagang, sehingga harus ada intervensi pemerintah dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusianya.
“Ada beberapa desa yang harus kita pindahkan, ini bukan sekedar ganti ruginya tapi dampak social untuk itu kami minta kepada Pemprov Banten untuk membuat program kongkrit, Jangan sampai ada warga yang kelaparan, SDM harus dipersiapkan” Kata Ade, diruang kerjanya, Rabu (22/03/2017).

Menurutnya masalah kemiskinan baru sudah Nampak, karena uang ganti rugi yang diterima oleh warga yang terkena dampak pembangunan jadi speda motor.

social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *