Penataan LPM Desa/Kelurahan Di Kabupaten Lebak

Penataan LPM Desa/Kelurahan Di Kabupaten Lebak

Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis LPM Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2016 di Gedung PKRI Tekad Waras, Narimbang, Lebak, Banten, Selasa (27/8/2016)

Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis LPM Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2016 di Gedung PKRI Tekad Waras, Narimbang, Lebak, Banten, Selasa (27/8/2016)


LEBAK
,- Semakin besarnya kewenangan desa yang disertai dengan anggaran yang cukup besar, harus diimbangi dengan peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat yang diwadahi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rusito, LPM harus kuat dan mandiri yang tumbuh dari masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan serta melestarikannya. Hal tersebut dijelaskan Rusito dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis LPM Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2016 di Gedung PKRI Tekad Waras, Narimbang, Lebak, Banten, Selasa (27/8/2016).

Rusito berharap kegiatan Rakor ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus LPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Pemahaman filosofi pemberdayaan masyarakat ini sangat penting dan harus dimiliki setiap pengurus guna pembangunan swadaya dan gotong royong dalam rangka pecepatan pembangunan di desa”. Ujarnya.

Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, menjelaskan kegiatan yang direncanakan selesai hari ini, rabu (28/9/2016), untuk mengevaluasi penataan LPM serta kegiatan sarana prasarana mekanisme dan swakelola padat karya serta pembahasan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tahun 2017.

Anggaran operesional LPM ini didukung APBDes setiap tahunnya, untuk itu bupati berharap agar arah pembangunan ditingkat desa bisa sinergi dengan program pemerintah kabupaten. Menurutnya Program Lebak Pintar, Lebak sehat dan Lebak Sejahtera yang merupakan program unggulan Pemkab Lebak bisa tertuang dalam RPJMDes.

Menurut Bupati, Desa merupakan miniaturnya Kabupaten, dan LPM ini seperti Bappeda yang bertugas melakukan perencanaan pembangunan di tingkat desa, sehingga kami berharap agar 3 program unggulan kita dituangkan dalam Rencana Pembangunan Desa juga.

“Itu tidak bisa dilepaskan, begitu juga kita (Pemkab), dalam penyusunan rencana dan arah pembangunan harus sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat” Pungkasnya. adh

social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Website Security Test