Pencegahan Korupsi Dan Integritas Bisnis

Pencegahan Korupsi Dan Integritas Bisnis

Pencegahan Korupsi Dan Integritas Bisnis
JAKARTA
,- Pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala menandakan pembukaaan Internasional Bussines Intergrity Conference (IBIC) tahun 2016 di Hotel Grand Sahid Jakarta yang dilaksanakan selama dua hari pada 16 dan 17 November 2016.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan para kepala daerah lainnya turut hadir dalam konferensi pencegahan korupsi tersebut.

Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyampaikan dalam sambutannya pemerintah terus berupaya dengan optimal dalam melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dengan adanya Lembaga KPK, Ombusman, BPK, BPKP dan terdapat Inspektorat di setiap kementerian dan instansi pusat maupun daerah.

Sementara itu Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan bahwa pencegahan korupsi terus diupayakan disektor swasta dalam artian swasta dilarang memberi suap kepada Pejabat Publik. KPK sangat berharap BUMN menjadi tauladan, jika pemerintah ingin mengendalikan BUMN maka langkah awal yang dikendalikan adalah internalnya. kata Agus Raharjo dalam laporannya.

Pemerintah kabupaten lebak sangat mendukung dan terus berupaya dalam pencegahan korupsi, disela-sela mengikuti Konferensi Inspektur Inspektorat Kabupaten Halson Nainggolan menerangkan ada 66 rencana aksi yang telah dan akan dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 diantaranya dari sisi perencanaan pengangggaran yang tepat waktu dan akurat, perencanaan yang terbuka melalui e-planing, memperbaiki mekanisme musrenbang.

Kemudian dari sisi pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi keuangan (sipkd), penerapan sistem rekomendasi pertanggungjawaban dalam pengusulan anggaran berikutnya, sistem lelang melalui elektronik (lpse) dan unit layanan pengadaan (ulp).

Dari sisi pengendalian penerbitan peraturan bupati tentang gratifikasi, menerbitkan keputusan bupati tentang unit pengendali gratifikasi, peraturan bupati tentang LHKPN dan LHKASN, membuka akses pengaduan langsung melalui situs pengawasan pada inspektorat, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa serta transparan apbdes melalui informasi publik.

“Dari 66 rencana aksi akan kami optimalkan sampai dengan tahun 2017, kami berharap agar masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan transparan.” jelasnya. (kek.hms)

social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE