PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN LEBAK DILANTIK

Lebak – Pengurus perwakilan badan wakaf Indonesia Kabupaten Lebak dilantik oleh ketua Badan wakaf Indonesia provinsi Banten Prof. Dr. Safuri, M. Hum di gedung Latansa Mashiro, Rabu (29/8/2017).
Prof Sahuri menjelaskan, kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, selain itu, kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.
Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007.
Guru besar hukum islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten itu meneruskan, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu pula Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, lembaga BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh pengelola aset wakaf atau nazhir, akan tetapi BWI hadir untuk membina nazhir sehingga aset wakaf dapat dikelola dengan baik dan lebih produktif.
“Jika wakaf dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan sosial pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik.” Tuturnya
Menurutnya, di Kabupaten Lebak cukup banyak potensi wakaf yang harus segera diurus dan dikelola sesuai regulasi peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kaidah hukum Islam.
Bupati Lebak juga meminta kepada ketua BWI Lebak H. Syaifulah Saleh beserta jajarannya yang baru melaksanakan pelantikan, untuk segera melakukan konsolidasi dan penguatan internal kemudian menginventarisir potensi wakaf yang ada, merencanakan dan melaksanakan program-program strategis di Kabupaten Lebak, sehingga BWI Lebak bisa langsung terasa manfaatnya dalam pengembangan dan kemajuan wakaf.
Tugas dan wewenang BWI diantaranya Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, Memberhentikan dan mengganti nazhir, Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE