Layanan Perijinan

NO JENIS PERIJINAN WAKTU PROSES DASAR HUKUM RETRIBUSI PERSYARATAN
1 IJIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 3 Hari Kerja Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Pendaftaran Penanaman Modal/PPM (jika ada)
  2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada)
  3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar
  4. Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
  5. Fotocopy KTP dan NPWP
  6. Keterangan Kegiatan, berupa flow chart uraian proses produksi dan kegiatan usaha sektor jasa
  7. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)
2 IJIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 3 Hari Kerja Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Fotocopy Ijin Usaha Penanaman Modal
  2. Fotocopy Ijin Prinsip Penanaman Modal
  3. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan (dan perubahannya) dilengkapi pengesahan dari  Menteri Hukum dan HAM
  4. Keterangan Kegiatan, berupa flow chart uraian proses produksi dan kegiatan usaha sektor jasa
  5. Fotocopy KTP dan NPWP
  6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)
  7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3 IJIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 5 Hari Kerja Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Fotocopy Ijin Prinsip/Ijin Prinsip Perluasan yang dimohonkan Perubahannya
  2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan (dan perubahannya) dilengkapi pengesahan dari  Menteri Hukum dan HAM
  3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi), dilengkapi dengan :
    1. Keterangan Rencana Kegiatan, berupa flow chart uraian proses produksi
    2. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait  (bila dipersyaratkan)
4 IJIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PANANAMAN MODAL 10 Hari Kerja Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Pendaftaran Penanaman Modal/PPM (jika ada)
  2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada)
  3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar
  4. Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
    Fotocopy KTP dan NPWP
  5. Keterangan Kegiatan, berupa flow chart uraian proses produksi dan kegiatan usaha sektor jasa
  6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)
5 IJIN USAHA UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA 7 Hari Kerja Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Pendaftaran Penanaman Modal/PPM (jika ada)
  2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada)
  3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar
  4. Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
    Fotocopy KTP dan NPWP
  5. Keterangan Kegiatan, berupa flow chart uraian proses produksi dan kegiatan usaha sektor jasa
  6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)
6 IJIN USAHA PERLUASAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA 7 Hari Kerja Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP (khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan)
  2. Fotocopy Akta Pendirian (dan perubahannya) dilengkapi pengesahan dari  Menteri Hukum dan HAM
  3. Fotocopy PPM/ Ijin Prinsip Penanaman Modal/ Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/ Ijin Usaha
  4. Fotocopy KTP dan NPWP
  5. Bukti penggunaan tanah atas nama perusahaan (Fotocopy sertifikat, akta jual beli oleh PPAT, atau fotocopy perjanjian sewa menyewa tanah)
  6. Fotocopy IMB, HO
  7. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir
  8. Fotocopy Persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkunggan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
  9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.
  10. Mengisi blanko permohonan Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal
7 IJIN USAHA PERUBAHAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA 5 Hari Kerja Perda No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP (khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan)
  2. Fotocopy Akta Pendirian (dan perubahannya) dilengkapi pengesahan dari  Menteri Hukum dan HAM
  3. Fotocopy PPM/ Ijin Prinsip Penanaman Modal/ Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/ Ijin Usaha/ Ijin Usaha Perluasan
  4. Fotocopy KTP dan NPWP
  5. Bukti penggunaan tanah atas nama perusahaan (Fotocopy sertifikat, akta jual beli oleh PPAT, atau fotocopy perjanjian sewa menyewa tanah)
  6. Bukti gedung/bangunan : Fotocopy IMB, HO/SITU
  7. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir
  8. Fotocopy Persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkunggan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
  9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.
  10. Mengisi blanko permohonan Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal
8 IJIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA 7 Hari Kerja Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013  Rp. 0,-
  1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP (khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan)
  2. Fotocopy Akta Pendirian (dan perubahannya) dilengkapi pengesahan dari  Menteri Hukum dan HAM
  3. Fotocopy PPM/ Ijin Prinsip Penanaman Modal/ Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/ Ijin Usaha/ Ijin Usaha Perluasan
  4. Fotocopy KTP dan NPWP
  5. Bukti penggunaan tanah atas nama perusahaan (Fotocopy sertifikat, akta jual beli oleh PPAT, atau fotocopy perjanjian sewa menyewa tanah)
  6. Bukti gedung/bangunan : Fotocopy IMB, HO/SITU
  7. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir
  8. Fotocopy Persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkunggan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
  9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.
  10. Mengisi blanko permohonan Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal
9 IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) 7 Hari Kerja Perda No. 44 Tahun 2001  Rp. 0,-
  1. Surat Permohonan dengan melengkapi nama, alamat, lokasi dan luas lahan
  2. Usulan proyek / proposal
  3. Bukti Kepemilikan Tanah
  4. Denah rencana pemakaian tanah
  5. Salinan KTP (Penanggungjawab)
  6. Akte Pendirian Perusahaan (Bagi yang berbadan Hukum)
  7. NPWP/NPWRD
  8. Dokumen UKL / UPL
10 IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 12 Hari Kerja Perda No. 9 Tahun 2010 Perubahannya Perda No. 9 Tahun 2012 Biaya Retribusi Ijin (gedung baru)
= L x It x 1,00 x HSbg
Biaya Retribusi Ijin (rehab gedung)
= L x It x Tk x HSbg
Biaya Retribusi Ijin (prasarana gedung)
= V x It x 1,00 x HSpbg
Biaya Retribusi Ijin (rehab prasarana)
= V x I x Tk x HSpbgKeterangan :
– L: Luas lantai bangunan
– V: Volume/ besaran (m’, m2, unit)
– I: Indeks
– It: Indeks terintegrasi
– Tk: Tingkat kerusakan
– HSbg: Harga satuan retribusi bangunan gedung
– HSpbg: Harga satuan retribusi Prasarana gedung
– 1,00: Indeks pembangunan baru
  1. Mengisi Formulir Permohonan
  2. Surat Peryataan Permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku
  3. Salinan KTP Pemohon
  4. Salinan Sertifikat Tanah / bukti lainnya
  5. Salinan Tanda Pelunasan PBB
  6. Salinan IPPT (Industri & Non Industri / toko)
  7. Salinan Akta Perusahaan
  8. Gambar Rencana Tata Letak / Site Plan
  9. Gambar Rencana Bangunan
  10. Perhitungan Konstruksi
  11. SPPL, UKL/UPL, AMDAL (Industri)
11 SURAT IJIN GANGGUAN (SIGA) 6 Hari Kerja Perda No. 9 Tahun 2010 Perubahannya Perda No. 9 Tahun 2012 Besarnya Tarif didasarkan pada :
– LRU x IL x IGxTarif
Penetapan Tarif berdasarkan Luas Ruang Usaha sbb  :
1. Perda No. 9 Tahun 2010 :
– 1–100  m2  : Rp.500,-
– Di atas 100 m2 : Rp.200,-
  1. Ijin Lingkungan
  2. Salinan IMB (Bagi Perusahaan Menengah dan besar)
  3. Surat Keterangan Status Tanah
  4. Salinan Akta Perusahaan (Bagi yang berbadan Hukum)
  5. Salinan KTP Direktur
  6. Rekomendasi Camat
  7. NPWP/NPWRD
  8. Pas foto 3 x 4 : 2 Iembar
  9. Biaya 2 materai @ Rp. 6.000
12 SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU) 6 Hari Kerja Perda No. 41 Tahun 2001 diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2006  Rp. 0,-
  1. Ijin Lingkungan
  2. Salinan IMB (Bagi Perusahaan Menengah dan besar)
  3. Surat Keterangan Status Tanah
  4. Salinan Akta Perusahaan (Bagi yang berbadan Hukum)
  5. Salinan KTP Direktur
  6. Rekomendasi Camat
  7. NPWP/NPWRD
  8. Pas foto 3 x 4 : 2 Iembar
  9. Biaya 2 materai @ Rp. 6.000
13 SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 6 Hari Kerja Perda No.38 Tahun 2001 diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2008  Rp. 0,-  A. Perusahaan Perorangan:

  1. Salinan SIGA/ SITU
  2. Salinan KTP Pemilik/ Penanggung jawab
  3. Salinan NPWP / NPWRD (bila ada)
  4. Pas Photo (3×4 Cm) 2 lembar

B. Perusahaan Yang Berbadan Hukum:

  1. Salinan SIGA/ SITU
  2. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan
  3. Salinan KTP Direktur/ Pengurus/ Penanggung jawab
  4. Salinan NPWP / NPWRD
  5. Neraca Awal dan Akhir Perusahaan (Bagi Perusahaan yang Besar)
  6. Pas Photo (3×4 Cm) 2 lembar
14 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 3 Hari Kerja Perda No. 4 Tahun 2009  Rp. 0,- A. DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas:

  1. Foto copy akta pendirian perseroan;
  2. Foto copy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada)
  3. Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  4. Foto copy KTP atau paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
  5. Fotocopy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;dan
  6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Perusahaan berbentuk Koperasi,

  1. Foto copy Akta Pendirian Koperasi
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
  3. Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang dan
  4. Foto copy Izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak

3. Perusahaan Berbentuk CV:

  1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  2. Foto copy KTP atau paspor pengurus  atau penanggungjawab dan
  3. Foto copy Izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan  yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak

4. Perusahaan berbentuk Firma:

  1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
  2. Foto copy KTP atau paspor pengurus  atau penanggungjawab dan
  3. Foto copy Izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan  yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak

5. Perusahaan berbentuk Perorangan :

  1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
  2. Foto copy KTP atau paspor pengurus  atau penanggungjawab dan
  3. Foto copy Izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan  yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak

6. Perusahaan lain :

  1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
  2. Foto copy KTP atau paspor pengurus  atau penanggungjawab dan
  3. Foto copy Izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan  yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

  1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang disamakan, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  2. Foto copy KTP atau paspor pengurus  atau penanggungjawab dan
  3. Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan dan;
  4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak

B. DOKUMEN  PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

1.  Perseroan Terbatas (PT) :

  1. Asli dan Foto copy persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
  2. TDP asli

2. Koperasi, CV. Fa, Perorangan dan perusahaan lain :

  1. Asli dan Foto copy risalah / Berita Acara / Keterangan sejenis tentang Perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
  2. TDP asli
15 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 6 Hari Kerja Perda No. 39 Tahun 2001  Rp. 0,-
  1. Salinan IMB
  2. Salinan SIUP
  3. Salinan TDP
  4. Salinan KTP Direktur
  5. Gambar Denah Lokasi Gudang
  6. NPWP/NPWRD
  7. Salinan SIGA
16 TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) 6 Hari Kerja Perda No. 40 Tahun 2001  Rp. 0,-
  1. Salinan KTP
  2. NPWP/NPWRD
  3. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
  4. Salinan SIGA
  5. Salinan KTP Direktur
  6. SPPL, UKL/UPL
  7. Neraca Awal dan Akhir Perusahaan
17 IJIN USAHA INDUSTRI (IUI) 6 Hari Kerja Perda No. 40 Tahun 2001  Rp. 0,-
  1. Salinan KTP
  2. NPWP/NPWRD
  3. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
  4. Salinan IMB
  5. Salinan SITU/SIGA
  6. Salinan KTP Direktur
  7. SPPL, UKL/UPL, AMDAL
  8. Neraca Awal dan Akhir Perusahaan
18 IJIN PERTAMBANGAN UMUM 7 Hari Kerja Perda No.1 2011  Rp. 0,-
19 IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME 6 Hari Kerja Perda No.5 Tahun 1985/ Perda No. 4  Tahun 2008  Rp. 0,-
  1. Pengajukan permohonan
  2. Salinan KTP
  3. Membawa naskah reklame, alat-alat reklame yang akan dipergunakan
20 SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) 7 Hari Kerja Perda No. 34 Tahun 2001  Rp. 0,-
  1. Mengajukan Permohonan
  2. Salinan Akte Notaris Perusahaan
  3. Salinan SITU
  4. NPWP
  5. Data Personalia/Pengurus
  6. Salinan KTP Direktur Perusahaan
  7. Daftar Tenaga Non Teknis disertai salinan KTP
  8. Tanda Bukti Keanggotaan Asosiasi
  9. Data peralatan/perlengkapan kantor yang meliputi ruangan kantor
  10. Data pengalaman kerja perusahaan
  11. Data keuangan berupa Neraca Perusahaan tahun terakhir
  12. Sertifikat Badan Usaha dari LPJK
21 IJIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET 7 Hari Kerja Perda No. 7 Tahun 2005  Rp. 0,-
  1. Mengajukan Permohonan
  2. Salinan KTP pemohon
  3. Surat Keterangan Desa
  4. Surat Ijin lingkungan
  5. BAP Tim Komisi Kecamatan
  6. Salinan SIGA
  7. Surat Keterangan Lokasi dari Desa yang diketahui oleh Camat (pada habitat alami)
22 IJIN PENEBANGAN KAYU 7 Hari Kerja Perda No.12 Tahun 2002  Rp. 0,-
  1. Mengajukan Permohonan
  2. Salinan KTP pemohon
  3. Surat Keterangan asal-usul kayu dari Desa
  4. BAP Tim Komisi Kecamatan yang dilampiri  dengan hasil klem tegakan
  5. Surat Keterangan status tanah
  6. Peta lokasi Penebangan
23 SURAT IJIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK) 6 Hari Kerja Perda No. 32 Tahun 1996  Rp. 0,-
  1. Mengisis permohonan
  2. Pas foto 3 x 4  =  2 lembar
  3. Salinan KTP
  4. Salinan SITU
  5. Salinan SIUP
  6. NPWP
  7. PPH berjalan
24 IJIN PELAYANAN KESEHATAN 15 Hari Kerja Perda No. 7 Tahun 2003  Rp. 0,-
  1. Surat Permohonan
  2. Salinan KTP
  3. Salinan SIGA
  4. Pas foto 4 x 6 : 3 Lembar
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi / Ijin atasan bagi PNS
  6. Peta Lokasi
  7. Daftar Peralatan Yang Akan digunakan
  8. IMB
  9. Surat Pernyataan akan Mematuhi tentang perundang – undangan di bidang kesehatan

BERITA TERKINI

Berita Terbaru dari Pemkab Lebak
Index Berita