Bupati Melantik Anggota KTP Lebak

Bupati Melantik Anggota KTP Lebak

Bupati Melantik Anggota KTP Lebak

Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, meminta kepada seluruh Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) untuk melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi atas tanggung jawab, karena menurutnya ke-9 anggota KTP tersebut tidak saja kepada diri sendiri, akan tetapi bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara, hal itu disampaikan pada saat sambutannya dalam Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak Periode 2015-2018 di Pendopo Kabupaten Lebak, Kamis (06/08/2015).

Diketahui bahwa KTP merupakan lembaga independen yang ditetapkan dan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak yang berfungsi sebagai pemantau, pengawas, fasilitator dan mediator yang berkenaan dengan penerapan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di Kabupaten Lebak .

Anggota KTP yang dilantik dan diambil sumpahnya tersebut Miftahul Hayat, Muhamad Japar, Muharam Albana, Wawan Gunawan, Muhamad Sodiqin, Agus Ider Alamsyah, Maesaroh, Mansori dan Yudi Wahyudi. Pengangkatan Ke-9 Orang tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor 188.53/Kep.351/Hms.Kom/2015 tentang pengangkatan anggota komisi dan tranparansi (KTP) Kabupaten Lebak Periode 2015-2018.

“Saya ucapkan terima kasih disertai penghargaan se tinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, panitia seleksi, khususnya kepada DPRD kabupaten lebak, yang telah bekerja keras dengan sekuat tenaga, alhamdulillah akhirnya dapat menghasilkan dan menetapkan para anggota terpilih” Ujar Bupati.

Menurut bupati ditengah kebahagiaan dan kebanggan tentang apa yang dinginkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan secara transparan, sebagaimana isue strategis tentang demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas. alhamdulillah telah kita lakukan secara sungguh-sungguh. bahkan kita harus banggga, karena satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki lembaga ini hanyalah Kabupaten Lebak.

Bupati mengaku sangat bangga, karena semangat keingintahuan akan pelaksanaan pembangunan itu sangat tinggi, hal ini sudah barang tentu akan terus didorong, termasuk didalamnya peran KTP dalam membangun komunikasi pembangunan dengan masyarakat.

“Saya sangat menyadari bahwa, percepatan pembangunan sebagaimana prioritas program lebak sehat, lebak pintar menuju lebak cerdas 2019 dan lebak sejahtera masih banyak tantangan yang harus kita selesaikan dan kita wujudkan” Pungkasnya.

Senada dengan Bupati Lebak, Apip Apriyadi Rafiudin, Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Setda Lebak, menjelaskan bahwa lembaga ini merupakan kekuatan terbesar dalam menciptakan peran serta masyarakat dalam pembangunan, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas hanya mengetahui dari informasi yang telah kita sediakan, akan tetapi yang kita harapkan seluruh masyarakat harus terlibat dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan jalannya pembangunan itu sendiri.

“Harus kita akui bersama bahwa, transparansi dan partisipasi merupakan kekuatan yang tidak pernah terpisahkan dalam kerangka dan strategi pelaksanaan percepatan pembangunan yang saat ini sedang kita laksanakan bersama” Ujarnya kepada media.

Sementara Anggota KTP, Maesaroh, mengatakan bahwa dirinya bersama anggota yang lain akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan berjanji untuk meningkatkan kinerja KTP dalam membangun komunikasi pembangunan untuk menjaga kredibilitas lembaga ini, sesuai fakta intergritas yang telah ditandatangani.

“Kami sudah sepakat bersama yang lainya untuk menunjukan integritas KTP ini sebagai lembaga yang dapat menumbuh-kembangkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta kami akan membangun komunikasi secara efektip dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi pembangunan dengan dengan mudah dan dapat dipertanggung jawabkan” Ujarnya kepada wartawan.

Sumber : setda.lebakkab.go.id

social position

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *