Bupati Iti Minta OPD dan Masyarakat Jaga Kasepuhan Hutan karang
Lebak- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berpesan menghadapi delegasi GLF seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) beserta masyarakat mempersiapkan diri dan menjaga keadaan hutan karang di desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.
Kedatangan delegasi GLF merupakan merupakan putaran ke-8 setelah sebelumnya diselenggarakan di Roma, Italia (2003), Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua, Guatemala (2013), dan terkahir di Dakkar, Senegal (2015).
Kegiatan ini, Sambung Iti salah satu ajang untuk memperkenalkan Kabupaten Lebak dengan segudang potensi yang dimiliki.“Lebak ini kaya akan potensi baik itu potensi wisata maupun sumberdaya alam” Kata Bupati, saat menerima kunungan peserta GLF, di Pendopo Kabupaten Lebak, Banten (21/09/2018).
“Jaga dan layani tamu negara ini dengan sebaik mungkin,”tambahnya.
Direktur Rimbawan Muda Indonesia, Mardatilah, dijadikannya Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan delegasi GLF, karena Pemerintah Kabupaten Lebak telah mempelopori pengakuan atas masyarakt adat di tingkat nasional yang sekaligus menjadi dasar penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang, yang kini telah menjadi hak komunal masyarakat Desa Jagaraksa.
Untuk diketahui, GLF 2018 diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) dan National Organizing Commite GLF 2018 (NOC GLF 2018), yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia, yakni Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komnas HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.
Di setiap perhelatannya, GLF mendapat perhatian yang luas dari komunitas global dalam membicarakan masalah pertanahan, pertanian, pangan, pembangunan pedesaan, petani, masyarakat adat, perempuan, perubahan iklim hingga teknologi informasi terkait pertanahan dan sumber daya alam.
