Lebak- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kembali menggenjot sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2019 setelah di tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengganjarnya dengan nilai BB.
Bupati yang baru saja dilantik untuk memimpin Kabupaten Lebak periode ke dua 15 Januari 2019 silam langsung tancap gas dan berkomitmen meraih nilai A untuk SAKIP tahun 2019.
Iti mengaku memiliki cara tersendiri agar adanya peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari predikat. Mulai dari melakukan percepatan integrasi pada tiga sistem, diantaranya sistem perencanaan (e-planning), sistem penganggaran (e-budgeting) dan sistem kinerja atau (e-sakip), dan sudah masuk dalam APBD 2018 dan 2019.
“Tahun ini kita targetkan perangkat daerah harus ada yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),”kata Iti saat membuka acara Penyusunan dan Pemaparan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Grand Kemang Jakarta, Jumat, 1 Januari 2019.
Upaya lainnya, sebut Iti pemerintah kabupaten Lebak akan menjalankan dan memaksimalkan agenda reformasi birokrasi yang mencakup delapan area perubahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat.
“Insha Allah dengan segala upaya yang sudah dan akan dilaksanakan ini Pemkab Lebak menargetkan adanya peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari predikat “BB” menjadi predikat “A”,”imbuhnya.
Bupati nyentrik ini menjelaskan dalam mengimplementasikan SAKIP ada beberapa keuntungan yang didapat pemerintah kabupaten Lebak seperti mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten dan perangkat daerah, memudahkan untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung, kemudian bisa merubah paradigma kerja menjadi kinerja, dan yang sehingga menghasilkan efisiensi anggaran.
“Pemerintah Kabupaten Lebak telah menerapkan SAKIP pada tahun 2018, sehingga bisa mengefiesinsi anggaran sebesar rp. 441 milyar,”pungkasnya.
